Indra Thimoty (2009) Kewenangan PHI dalam Penetapan PHK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. JUDUL .pdf Download (195kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI .pdf Download (75kB)
	Text (BAB I) 3. BAB I .pdf Download (891kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (99kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, peranan dan fungsi lembaga P4D/P4P digantikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga secara otomatis kewenangan untuk mengeluarkan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang tertuang dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan beralihnya penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial, putusannya akan dapat lebih adil dan dalam mengambil putusan terhindar dari intervensi pihak manapun. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khusunya Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan dari PHI. Bahwa PHK tanpa adanya suatu penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dinyatakan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila PHK tersebut datangnya dari seorang pengusaha/majikan tanpa melalui prosedur yang resmi, sehingga di sini pekerja diperkenankan PHK tanpa diberi kesempatan untuk mengetahui terlebih dahulu mengapa sampai dilakukannya PHK. Bahwa konsekuensi yuridis dari suatu PHK tanpa adanya penetapan dianggap tidak sah sehingga PHK tersebut batal demi hukum (null and void). Jadi kewajiban untuk meminta suatu penetapan dalam proses PHK adalah bersifat mengikat (mandatory). Bahwa masih adanya kekosongan hukum mengenai siapa sebenarnya yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan PHK tersebut. Karena baik UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (hukum materiil di bidang ketenagakerjaan) dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (hukum formil di bidang ketenagakerjaan) tidak mengaturnya secara eksplisit. Adapun di Pengadilan Hubungan Industrial, PHK merupakan suatu sengketa karena diajukan melalui suatu gugatan dan dari gugatan hakim harus mengeluarkan putusan dengan melalui tahap-tahap persidangan. Maka sebenarnya bukan penetapan yang harus diminta ke PHI melainkan suatu putusan karena realitanya dalam praktik, sengketa PHK tersebut diajukan dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk permohonan ke PHI, kalau diajukan melalui suatu permohonan maka hakim akan mengeluarkan suatu penetapan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Posisi terlentang, posisi telungkup, tekanan end-tidal karbondioksida (etCO2)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Indra Thimoty NIM030710414 M
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Muhammad Hadi Shubhan NIDN0006047305
Depositing User:	Ika Rudianto
Date Deposited:	06 Dec 2020 14:40
Last Modified:	06 Dec 2020 14:40
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94072
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item