Dian Ayu Firdayanti (2019) Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil(Studi Perbandingan). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text 1. HALAMAN SAMPUL.pdf Download (612kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (49kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (68kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (98kB)
	Text 5. BAB II HAKIKAT WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN .pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2023. Download (178kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIIL .pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2023. Download (180kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2023. Download (53kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (67kB)

Abstract

Kedudukan dan kekuasaan Presiden diatur secara konkrit dalam UUD NRI 1945, namun tidak halnya dengan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden. Kedudukan Wakil Presiden ini dapat disebut masih samar dikarenakan kewenangannya bergantung pada kebijakan Presiden. Dalam UUD NRI 1945, Wakil Presiden hanya dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8. Perlu adanya pembahasan mengenai hakikat dan sejarah terkait jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensiil di Indonesia. Kebijakan Presiden yang berbeda itulah mengakibatkan sering terjadinya perselisihan kewenangan diantara keduanya dan bahkan dengan Menteri. Fokus utama dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dengan membandingkan pengaturan tersebut pada konstitusi negara Amerika Serikat dan Filiphina. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hubungan hukum Presiden dan Wakil Presiden pada masa mendatang jika dikaji berdasarkan praktik ketatanegaraan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Presiden memang dimaksudkan untuk membantu Presiden dan memiliki peran utama dalam menggantikan kedudukan Presiden sesuai dengan Pasal 8 UUD NRI 1945. Sedangkan, Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak karena kekuasaan Wakil Presiden hanyalah shadow dari kekuasaan Presiden. Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat dan Filiphina, dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya yaitu dari aspek internal dan eksternal.

Actions (login required)

View Item