Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Pemerintah Daerah

Dedy Kurniawan (2019) Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text
1.HALAMAN JUDUL .pdf

Download (1MB)
[img] Text
2. ABSTRACT .pdf

Download (215kB)
[img] Text
3. DAFTAR ISI .pdf

Download (345kB)
[img] Text
4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf

Download (706kB)
[img] Text
5. BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY .pdf
Restricted to Registered users only until 19 February 2023.

Download (603kB) | Request a copy
[img] Text
6. BAB III AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY .pdf
Restricted to Registered users only until 19 February 2023.

Download (555kB) | Request a copy
[img] Text
7. BAB IV PENUTUP .pdf
Restricted to Registered users only until 19 February 2023.

Download (326kB) | Request a copy
[img] Text
8. DAFTAR BACAAN .pdf

Download (542kB)
Official URL: Http:///lib.unair.ac.id

Abstract

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Corporate social responsibility merupakan salah satu materi yang diatur dalam peraturan daerah di berbagai daerah di Indonesia. dalam membuat peraturan daerah, pemerintah harus memperhatikan syarat - syarat yaitu wewenang, subtansi, dan prosedur. Apabila syarat - syarat tersebut yang dimaksud tidak dipenuhi maka berakibat peraturan daerah yang dibuat tidak sah. Ketika peraturan daerah yang dibentuk tidsak sah maka dapat diajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung (jucial review). Sehingga ketika terjadi pembatalan peraturan daerah maka berakibat bahwa peraturan daerah tersebut tidak mengikat lagi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 99/20 Kur p
Uncontrolled Keywords: regional regulation, local government, corporate social responsibility
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Dedy KurniawanNIM031611133235
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorEmanuel SujatmokoNIDN'0014095505
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 19 Feb 2020 06:05
Last Modified: 19 Feb 2020 06:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94348
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item