Didik Bangun Restuaji (2009) Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (61kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI .pdf Download (58kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 3. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (869kB)
	Text (BAB II LANDASAN PENGATURAN) 4. BAB II LANDASAN PENGATURAN DAN... .pdf Restricted to Registered users only until 1 June 2023. Download (986kB) | Request a copy
	Text (BAB III KONSOLIDASI) 5. BAB III KONSOLIDASI TANAH... .pdf Restricted to Registered users only until June 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 1 June 2023. Download (66kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (259kB)

Abstract

Ketidaktertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai akumulasi ketidaktertiban proses penguasaan dan penggunaan tanah sejak zaman dahulu merupakan problema yang harus dihadapi. Meskipun upayaupaya mengatumya sejak lama telah ada, namun konsep pelaksanaannya tidak berpola penataan, namun cenderung berpola penertiban, bersifat sub-ordinat dan tidak partisipatif dengan melihat pada kondisi penggunaan/pemanfaatan tanah senyatanya (existing), misalnya pembebasan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan, penertiban garis sempadan bangunan, penggusuran, dan lainnya, akibatnya proses pembangunan berjalan lambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep hukum konsolidasi tanah dengan melakukan identifikasi konsep hukum untuk menjawab isu hukum yang ada mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah serta memberikan masukan dalam pengembangan konsep hukum untuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan konsolidasi tanah selanjutnya. Landasan operasional pengaturan Konsolidasi Tanah yang ada saat ini bersifat intern-administratif berupa PerKaBPN No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Dari sifat dan kedudukannya peraturan Ini dimaksudkan sebagai pedoman dan perintah intern instansi Badan Pertanahan Nasional oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada jajaran di bawahnya dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah. Namun demikian, dalam praktek peraturan ini mengikat secara umum, karena hanya satu-satunya ketentuan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, masyarakat tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya, di sisi lain karena keterbatasannya pula, peraturan yang dimaksudkan sebagai payung hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah ini, mempunyai kelemahan dalam melakukan perlindungan hukum. Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, regulasi konsolidasi tanah tidak perlu diatur dalam bentuk undang-undang, karena Konsolidasi Tanah bukan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	konsolidasi tanah, badan pertanahan nasional, perlindungan hukum, isu hukum
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Didik Bangun Restuaji NIM90410203/MH
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Hajati NIDN0012125008
Depositing User:	indah rachma cahyani
Date Deposited:	02 Jun 2020 03:57
Last Modified:	02 Jun 2020 03:57
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/95548
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item