Rio Sandy Pribadi (2020) Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Faktual Pemerintah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (207kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (445kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPUTUSAN TERTULIS YANG MENCAKUP TINDAKAN FAKTUAL.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (497kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ATAS KEPUTUSAN TERTULIS YANG MENCAKUP TINDAKAN FAKTUAL.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (441kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV KESIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (280kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (300kB)

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara menjadi diperluas tidak hanya penetapan tertulis saja melainkan juga mencakup tindakan faktual, sehingga perkara tindakan faktual yang selama ini diperiksa dan diadili oleh hakim perdata di Peradilan Umum dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan peralihan perkara dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan memiliki tanda tanya besar mengenai dasar gugatan yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara dalam gugatan Onrechmatig Overheidsdaad yang pokok tuntutannya adalah ganti rugi serta standar putusan jika tindakan faktual diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini adalah penelitian yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak berarti membuat Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengadili sengketa tindakan faktual, hal ini bisa dilihat dari putusan pengadilan yang sengketanya berasal dari tindakan faktual,yaitu Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT BJM, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/G/2017/PTUN.JPR. Dasar gugatan tindakan faktual yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara tidak menggunakan Pasal 1365 KHPerdata melainkan yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tindakan faktual meskipun bukan bagian langsung dari skema instrumen hukum pemerintahan, namun tindakan faktual bagian inheren dari implementasi wewenang hukum publik, maka Perlu adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THP.01-20 Pri u
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Tindakan Faktual, Kompetensi Absolut, Peradilan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:	Creators NIM Rio Sandy Pribadi NIM031714153006
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Lilik Pudjiastuti NIDN0029016906
Depositing User:	Fahimatun Nafisa Nafisa
Date Deposited:	25 Jun 2020 04:46
Last Modified:	25 Jun 2020 04:46
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/95949
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item