Albi Mahardian (2020) Dualisme Kompetensi Mengadili Sengketa Perpajakan Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (52kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (139kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARADAN PENGADILAN PAJAK DALAM MENGADILI SENGKETAPERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 29 June 2023. Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KONFLIK WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DANPENGADILAN PAJAK DALAM MENGADILI SENGKETAPERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 29 June 2023. Download (173kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 29 June 2023. Download (37kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (60kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkup kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam mengadili suatu perkara dan mengetahui dualisme kompetensi dalam mengadili sengketa pajak pada peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam bidang perpajakan karena keduanya mempunyai fungsi untuk mempertemukan antara Pejabat Pemerintah pembuat Keputusan (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam bidang pajak dengan rakyat yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh keputusan yang telah dibuat oleh pejabat. Perbedaannya adalah dalam masalah keberatan, dimana pada PTUN tidak melayani pengajuan keberatan oleh rakyat terhadap keputusan dalam bidang perpajakan. Konflik kewenangan antara PTUN dengan Pengadilan Pajak terlihat pada aspek obyek sengketa, diman pada PTUN obyek sengketanya adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dan pada Pengadilan Pajak obyek sengketanya adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang (Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perudang-undangan perpajakan). Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ini pada dasarnya juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pada kondisi ini rakyat yang mengajukan gugatan dalam memilih salah satu dari PTUN dan Pengadilan Pajak untuk mengadili gugatan yang diajukan.

Actions (login required)

View Item