Dini Ika Ruliani (2020) Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (726kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (308kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (394kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (467kB)
	Text (BAB II KARAKTERISTIK OBJEK...) 5. BAB II KARAKTERISTIK OBJEK JAMINAN....pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA YANG DAPAT...) 6. BAB III UPAYA YANG DAPAT....pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (301kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (299kB)

Abstract

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi Fidusia dan yang dialihkan adalah hak kepemilikan benda tersebut atas dasar kepercayaan. Pengalihan pada Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dapat menjadikan kekhawatiran ketika benda tersebut dialihkan, yang seharusnya hanya memberikan hak jaminan kepada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut untuk memberikan pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan. Objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yang dialihkan kepada pihak ketiga menimbulkan kekhawatiran pada pihak kreditur terkait risiko yang dapat timbul di kemudian hari jika pengalihan tersebut dilakukan dengan dasar itikad buruk dari pihak debitur. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran pembahasan oleh penyusun dalam tesis ini adalah Karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan serta Upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dalam tesis ini penyusun menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Statute approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Conceptual approach dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, suatu konsep dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan doktrin yang ada. Sehingga dalam tesis ini dapat diketahui bahwa karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, diketahui pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan dalam hal yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap serta upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yakni dengan melakukan pendaftaran sebelumnya atas objek Fidusia tersebut.

Actions (login required)

View Item