N. Santy Parnasari (2020) Benturan Hak Kreditur Pemegang Gadai dengan Hak Negara Berupa Piutang Pajak(Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (709kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (403kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (657kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (460kB)
	Text (BAB II RATIO LEGIS HAK...) 5. BAB II RATIO LEGIS HAK....pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (546kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP...) 6. BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP....pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (317kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (318kB)

Abstract

Penelitian tesis ini berawal dari kasus aktual yang terjadi pada Bank BRI Mulyosari pada akhir desember 2017, bahwa terdapat dugaan korupsi pengajuan kredit fiktif oleh PDPS (Perusahaan Daerah Pasar Surya) melalui BRI cabang Mulyosari sebesar Rp. 13,4 Milyar dengan jaminan cash collateral (agunan kas), dalam perjalanan kreditnya terdapat intervensi dari dirjen pajak, bahwa jaminan cash collateral yang berupa agunan kas tidak dapat dicairkan dikarenakan diblokir oleh dirjen pajak karena adanya utang pajak yang belum dibayar. Permasalahan muncul ketika jaminan agunan kas tidak bisa dicairkan untuk melunasi kredit bank, disebabkan adanya utang pajak.Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach,) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case law Study).Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya Pasal 1137 BW dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa negara mempunyai hak didahulukan terhadap piutang pajak kreditor atas objek jaminan berupa agunan kas (Cash Collateral). Untuk mencegah terjadinya kredit macet terhadap pinjaman cash collateral tersebut, bank perlu melakukan tindakan / upaya preventif supaya tidak terjadi kerugian dikemudian hari, diantaranya pada tahap pre screening proses pemberian kredit, bank wajib melakukan verifikasi pengecekan calon debitor apakah memiliki tunggakan pajak atau tidak.

Actions (login required)

View Item