Herlia, S.H. (2019) Akibat Hukum Pencabutan Dan Pernyataan Tidak Berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Persekutuan Komanditer (CV). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (236kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (32kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (141kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB II TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (129kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (330kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (75kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB)

Abstract

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Dalam dunia praktik seringkali apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain disyaratkan adanya pembentukan suatu badan usaha. Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut maka diperlukan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau masyarakat yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang ada kaitannya dengan CV adalah dengan dilakukannya pendaftaran CV. Pendaftaran CV dilakukan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Pengertian asas publisitas disini yaitu bahwa pendaftaran CV bersifat terbuka untuk umum, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data CV yang telah didaftarkan pada suatu sistem pemerintahan yang sudah disediakan untuk itu. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) telah mengeluarkan regulasi terkait pendaftaran CV. SKT CV sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV. Permenkumham No. 17/2018 dalam Pasal 22, mengatur, "apabila di kemudian hari ditemukan ketidakseseuaian data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

Actions (login required)

View Item