Ennys Kurniawati (2020) Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (183kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (69kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (53kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (125kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB II TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (251kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (144kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (38kB)

Abstract

Tesis ini berjudul EKSEKUSI ASET BUMN PERSERO DALAM KEPAILITAN. Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah aset BUMN Persero dapat dijadikan obyek jaminan?; dan (2) Apakah aset BUMN Persero dapat dilakukan eksekusi?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian, dengan lahirnya ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyebabkan adanya perbedaan penafsiran terkait bagaiamana status aset BUMN Persero di lingkungan para penegak hukum, salah satunya adanya perbedaan penafsiran para Hakim MK dalam 3 (tiga) putusan MK yaitu usan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011. Dari 2 Putusan tersebut, Hakim MK berpendapat bahwa kekayaan/aset BUMN termasuk lingkup keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi aset BUMN akan tunduk pada ketentuan larangan penyitaan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Sebaliknya, dalam putusan MK lainnya memutuskan keberadaan kekeyaan/aset BUMN bukan lagi dalam lingkup keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi aset BUMN apabila BUMN dinyatakan pailit ketentuan larangan penyitaan dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menjadi tidak berlaku.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.49/20 Kur e
Uncontrolled Keywords:	Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Aset BUMN, Kepailitan BUMN, Eksekusi Aset BUMN.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Ennys Kurniawati NIM031724253075
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Widyantoro NIDN0011086205
Depositing User:	Dwi Prihastuti
Date Deposited:	10 Aug 2020 07:35
Last Modified:	10 Aug 2020 07:35
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item