Jitzhac Andrew Rafel Mandowen (2020) PENGEMBANGAN INSTRUMEN KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAYAPURA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (403kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (278kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (287kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (406kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (558kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (358kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (367kB) | Request a copy
	Text 8. BAB 5 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (758kB) | Request a copy
	Text 9. BAB 6 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (349kB) | Request a copy
	Text 10. BAB 7 .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (285kB) | Request a copy
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (303kB)
	Text 12. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan instrumen kebijakan yang digunakan pada penerapan peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Jayapura, hal ini dilatarbelakangi oleh dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dari aspek kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura. Berdasarkan data tahun 2019 dari Polda Papua bahwa Kota Jayapura menduduki posisi pertama kota yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dari 24 Kota lainnya yang terdapat di Provinsi Papua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori instrument kebijakan dari Michael Howlett dan Ramesh (1995). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapan intrumen kebijakan pemerintah Kota Jayapura menggunakan 2 instrumen kebijakan. Pertama yakni Regulation berupa aturan pembatasan jam penjualan minuman beralkohol, dilakukan razia penertiban bagi konsumen minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban lingkungan. Kedua, Information and Exhortation berupa sosialisasi aktif kepada remaja SMP dan SMA.Pemerintah kota Jayapura belum maksimal dalam menerapkan kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol karena kurangnya penggunaan instrument kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan instrument kebijakan agar kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Jayapura dapat berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item