Novan Edi Saputra, S.H. (2019) Sengketa Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Niaga Dan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Masalah Pesangon Pekerja/Buruh Dalam Hal Pengusaha Pailit. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (105kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (101kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (280kB)
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (389kB) | Request a copy
	Text (TINJAUAN) 5. BAB II TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (475kB) | Request a copy
	Text (KESIMPULAN SARAN) 7. BAB IV KESIMPULAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (247kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB)

Abstract

Pekerja/buruh memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satu hak pekerja/buruh yang secara normatif diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh untuk memperoleh upah atau uang pesangon. Sebagai kreditur preference, maka menurut UUK dan PKPU, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pailit perusahaannya kepada Pengadilan Niaga, sedangkan tidak dibayarnya upah atau uang pesangon menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bila ditinjau dari lembaganya, maka antara PHI dan Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenagan mengadili (kompetensi) yang berbeda satu sama lain walaupun sama-sama merupakan peradilan khusus yang berada dalam satu lembaga Peradilan Umum, sehingga besar sekali kemungkinan terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili bahkan sering terjadi kekaburan dalam menentukan titik singgung serta batas yang jelas dan terang mengenai kewenangan mengadili dari masing-masing pengadilan serta merupakan problematika yang perlu dipecahkan terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa perkara.

Actions (login required)

View Item