Suparto Wijoyo, - and Rino Subagyo, - and Totok Dwi Diantoro, - (2012) Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penetapan Kawasan Hutan dan Dampaknya Dalam Pelaksanaan SVLK. MFPII-KEHATI Jakarta, Jakarta.

	Text (FULL TEXT) 26 Analisa putusan_SVLK.pdf Download (20MB)
	Text (PEER REVIEW) 26. R.pdf Download (909kB)

Abstract

sistem verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sistem mandatory yang mengikat stakeholder kehutanan unuk taat dalam melakukan penjaminan legalitas atas asal usul sumber bahan baku kayu dan produk kayu sebagaimana yang dimandatkan oleh Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 jo. No. 68/Menhut-II/2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) beserta peraturan turunan lainnya. Dalam rangka ketaatan tersebut, regulasi SVLK kemudian mengamanatkan sebuah mekanisme audit (penilaian) terhadap pemegang izin atau pemegang hak sebelum sampai kepada kesimpulan bahwa pihak yang bersangkutan telah melakukan kinerja tata pengelolaan hasil hutan kayu-yang menjadi izin/konsesinya-secara berkelanjutan. Dimana bukti dari prestasi kerja tersebut diwujudkan melalui pemberian sertifikat oleh Lembaga Penilai & verifikasi Independen/LP&VI sebagai lembaga yang telah mengauditnya.

Actions (login required)

View Item