Suparto Wijoyo, - and Radian Salman, - and Bagus Oktafian Abrianto, - (2017) Model Pembentukan Peraturan Desa Yang Berdasarkan Prinsip Good Village Governance. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

	Text (FULL TEXT) 29 Model pembentukan_governance.pdf Download (16MB)
	Text (PEER REVIEW) 29. R.pdf Download (933kB)

Abstract

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkun bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan desa tidak boleh bertintangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Ketentuan mengenai hak asal usul dijelaskan bahwa "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangrn kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Actions (login required)

View Item