Azizul Hakiki (2020) Duplikasi Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN JUDUL.pdf Download (393kB) |
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (247kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) |
|
Text (BAB 1)
BAB I.pdf Download (284kB) |
|
Text (BAB 2)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (233kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (425kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (100kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Download (221kB) |
Abstract
Penyelidikan merupakan suatu tindakan pengumpulan data, fakta, dan bukti perihal terjadinya suatu perbuatan pidana. Penyelidikan bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat Pro Justitia, oleh karena itu dapat dilakukan secara diam-diam dan tidak ada keharusan untuk melakukan koordinasi maupun pemberitahuan kepada institusi penegak hukum lainnya. Konsekuensinya adalah terjadinya penyelidikan oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum terhadap obyek dan sasaran yang sama. Pertanyaan yang timbul kemudian siapakah yang berwenang untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Pasal 8 ayat (1) dari MoU tersebut menyatakan bahwa lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti penyelidikan atau dengan kata lain meneruskan kepada tahap penyidikan adalah lembaga penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan terlebih dahulu. Pada penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan melakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penggunaan tipe penelitian dan jenis pendekatan yang demikian bertujuan untuk dapat memecahkan isu hukum yang ada. Pada kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, terjadi dua tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi Kejaksaan Agung tidak segera menerbitkan surat perintah penyidikan, dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan terlebih dahulu mendahului Kejaksaan Agung, sekaligus menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka. Taufiqurrahman mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan duplikasi penyelidikan dan melakukan pelanggaran atas MoU yang telah dibuat antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim tunggal praperadilan mengabulkan permohonan Taufiqurrahman dan menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada Taufiqurrahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak sah. Serta memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan penanganan perkara atas nama Taufiqurrahman kepada Kejaksaan Agung.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK2 TH 42/20 Hak D | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Duplikasi Penyelidikan, Korupsi, Bupati Nganjuk | |||||||||
| Subjects: | K Law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3661-3674 Public safety K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K583-(591) Legal systems compared |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Sep 2020 05:11 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Sep 2020 05:11 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98263 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |