PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 56/PUU-XVII/2019 Repository

PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 56/PUU-XVII/2019

DICKY MARIO PRATAMA (2020) PIDANA PENCABUTAN HAK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 56/PUU-XVII/2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (183kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (190kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (220kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (216kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (235kB) \| Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (178kB) \| Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (179kB)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi berjudul “Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019” merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundangan-undangan dan kasus. Sedangkan rumusan masalah yang menjadi isu hukum dalam skripsi ini adalah mengenai karakteristik pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 terhadap penjatuhan pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi. Karakteristik pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang dimaksud berupa pidana tambahan yang diatur oleh Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan KUHP selanjutnya dikonkritisai melalui berbagai putusan pengadilan ditingkat judex factie dan judex jurist. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 mempertegas eksistensi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta sekaligus menjadi rujukan mengenai lamanya pencabutan hak yakni selama lima tahun.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KK KKB FH 167-20

Uncontrolled Keywords:

Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators:

Creators	NIM
DICKY MARIO PRATAMA	NIM031311133104

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
UNSPECIFIED	SARWIRINI, -	NIDN0029096007

Depositing User:

Agung BK

Date Deposited:

01 Sep 2020 06:22

Last Modified:

23 Apr 2021 06:27

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98286

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item