Wahyu Hidayatullah (2020) Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) JUDUL.pdf Download (193kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (55kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Download (105kB)
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (152kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (138kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR BACAAN.pdf Download (57kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Download (276kB)

Abstract

Adanya kekaburan hukum didalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, mengakibatkan adanya kesulitan bagi penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apakah dasar pemikiran perampasan narkotika dan presukusor narkotika pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ratio decidenci putusan pengadilan terkait barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara.Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apakah dasar pemikiran perampasan narkotika dan presukusor narkotika pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ratio decidenci putusan pengadilan terkait barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara. Dasar pemikiran perampasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilihat dari konsideran maupun di dalam pasal-pasal yang telah diuraikan diatas bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan tujuan dari undang-undang narkotika tersebut bahwa narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lembaga penelitian maupun perusahaan farmasi.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan hak milik pribadi bagi setiap warga Negara dan hak milik pribadi tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menetukan bahwa barang yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut didalam putusan kecuali jika Hakim memerintahkan agar dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Pasal 39 KUHP, dimana didalam ayat (3) menentukan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah dan untuk barang-barang yang disita. Ratio decidendi dari kedua putusan hakim yang dianalisis penulis adalah Hakim yang menjatuhkan putusan barang bukti narkotika dirmapas untuk Negara dasar pertimbangannya hanya mengacu pada ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan merampas barang bukti untuk dimusnahkan adalah supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi secara illegal

Actions (login required)

View Item