Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum Repository

Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum

Ali Prakosa (2020) Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) JUDUL.pdf Download (155kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (51kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (53kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Download (95kB)
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (94kB) \| Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (118kB) \| Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (42kB) \| Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR BACAAN.pdf Download (43kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Download (293kB)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dengan secara spesifik terkait Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Tujuannya adalah untuk mengetahui ratio decidendi putusan tersebut dan tindakan hukum yang semestinya dilakukan oleh penuntut umum. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode penalaran deduksi. Berdaarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ratio decidendi yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby adalah pengajuan permohonan praperadilan tersebut telah memenuhi kriteria minimum pembuktian karena telah terdapat minimal dua alat bukti dan apabila kejaksaan sebagai Termohon II berkesimpulan bahwa alat bukti belum cukup setelah melewati proses bolak balik berkas dengan polisi, maka semestinya kejaksaan bisa melakukan penyidikan tambahan. Selanjutnya, putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum salah satunya adalah Putusan Praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby karena dalam salah satu amarnya memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan ketika proses penanganan perkara dalam tahap penyidikan karena : bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, perkara belum dinyatakan lengkap (P-21) untuk dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan bertentangan dengan asas dominus litis, dan tidak adanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagai dasar untuk melanjutkan penuntutan.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK2 TH 50/20 Pra P

Uncontrolled Keywords:

Putusan, Praperadilan, Penuntut Umum

Subjects:

K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum

Creators:

Creators	NIM
Ali Prakosa	NIM031714153071

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Didik Endro Purwoleksono	NIDN'0025036204

Depositing User:

Ani Sistarina

Date Deposited:

01 Sep 2020 07:16

Last Modified:

01 Sep 2020 07:16

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98293

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item