DUHITA SRESTI ABHIRAMA (2020) ASAS MANFAAT DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (230kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (168kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (153kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (205kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (352kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (266kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (167kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (182kB)

Abstract

Alat pengangkutan merupakan salah satu penunjang utama dalam penyebaran pertumbuhan pembangunan di Indonesia secara cepat, tepat dan merata. Mengingat latar geografis Indonesia yang terdiri dari daratan, perairan dan udara mendorong percepatan moda transportasi yang nyaman, aman dan efektif serta efisien bagi masyarakat. Terutama pengangkutan udara dalam hal ini adalah pesawat terbang. Masyarakat sebagai penumpang suatu pesawat terbang memiliki hak dan kewajiban terhadap maskapai penerbangan tersebut, begitu pula sebaliknya. Kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban sejak terjadi perjanjian pengangkutan diantara keduanya. Perjanjian pengangkutan dianggap sah ketika pihak penumpang sepakat untuk membayar biaya jasa penerbangan dan pihak pengangkut sepakat untuk mengangkut dari dan ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 di mana dalam Pasal 9 ayat 3 di ketentuan lama, batas bawah tarif batas bawah hanya sebesar 30%. Adapun kenaikan batas bawah menjadi 35% tersebut merupakan nominal yang diambil dari tarif batas atas. Peraturan baru tersebut tidak mencerminkan asas kemanfataan dan kepentingan umum, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan e Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta tidak memenuhi hak penumpang sebagai konsumen yaitu kepastian hukum yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undangundang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kepastian tarif tiket pesawat, dan di situasi pandemi covid-19 ini tidak hanya perusahaan penerbangan yang mengalami kerugian, tetapi juga banyak pihak. Sehingga aturan terkait batas bawah sebesar 35% sangat merugikan masyarakat.

Actions (login required)

View Item