Novanda Dwicky Efendi (2020) Perlakuan Atas Keterlambatan Penyerahan Surat Pengukuhan PKP Secara Jabatan Oleh Fiskus Kepada Koperasi X. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (745kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (25kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (291kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (288kB)
	Text (PEMBAHASAN) 5. BAB 2 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (307kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 6. BAB 3 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (124kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (725kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 34-PERNYATAAN NOVANDA - Novanda Dwicky.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Dari hasil uraian Laporan Tugas Akhir dengan Koperasi X sebagai objek studi kasusnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terjadi kesalahan penerapan kegiatan peraturan perpajakan tentang pengukuhan badan usaha sebagai PKP. Sehingga WP mengajukan keberatan atas kesalahan fiskus memberikan surat pengukuhan saat pemeriksaan Perlunya ada koordinasi yang lebih baik lagi antara Koperasi X dan pihak Kantor Pelayanan Pajak untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam hal surat menyurat. Koperasi X harus paham betul mengenai statusnya sekarang yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Apabila mengalami kesulitan, alangkah baiknya Koperasi X mempunyai pegawai di bidang perpajakan atau dengan tetap menggunakan jasa konsultan seperti yang sudah dilakukan sekarang.

Actions (login required)

View Item