Yeny Asri Nur Iftitah (2020) Penerapan Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar Atas Sanksi Administrasi Terhadap Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) PT JKL. (Studi Kasus Pada KKP Benny Gunawan & Rekan). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (502kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (24kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (307kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (351kB)
	Text (PEMBAHASAN) 5. BAB II PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (348kB) | Request a copy
	Text (KESIMPULAN SARAN) 6. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (188kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (474kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 39-151710713057_YENY ASRI_KESEDIAAN - yeny asri.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pembatalan STP Yang Tidak Benar yang diajukan oleh PT JKL telah tepat karena penerbitan STP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengharuskan PT JKL membayar sanksi administrasi seharusnya tidak diterbitkan. Berdasarkan KEP-486/PJ/2019 bahwa terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2019 atas pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dilakukan tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi yang dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Actions (login required)

View Item