Retno Dwi Wulandari (2020) Tax Planning terhadap Metode Pemotongan PPh Pasal 21 dan Dampaknya terhadap PPh Badan PT XYZ (Studi Kasus pada KKP Howard Consultant). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (876kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (310kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (480kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (720kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (179kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAM PUBLIKASI KARYA ILMIAH .pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan Berdasarkan uraian pada pembahasan terkait dengan dampak metode pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan terhadap PPh Badan, maka beberapa kesimpulan yang didapat adalah : 1. Dari perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan metode net basis didapatkan hasil sebesar Rp 57.275.000,00. 2. Dari perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan metode gross up didapatkan hasil sebesar Rp 73.068.500,00. 3. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan antara metode net basis dan metode gross up terdapat selisih sebesar Rp 15.793.500,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyetoran PPh Pasal 21 karyawan oleh PT XYZ sebesar selisih tersebut jika perusahaan memilih untuk menggunakan metode gross up. 4. Dalam perhitungan PPh Badan, pemberian kesejahteraan bagi karyawan berupa menanggung PPh Pasal 21 karyawan (net basis) tersebut tidak dapat dibiayakan sehingga terjadi koreksi fiskal atas biaya tersebut. Hal ini mengakibatkan biaya umum dan administrasi kecil serta laba fiskal sebelum pajak menjadi besar, sehingga pajak yang terutang sebesar Rp 205.184.673,00. Sedangkan jika menggunakan metode gross up yaitu dengan memberikan tunjangan pajak, atas biaya tersebut dapat dijadikan sebagai biaya, sehingga biaya umum dan administrasi menjadi lebih besar dan laba fiskal sebelum pajak menjadi kecil. Hal ini juga mengakibatkan pajak yang terutang lebih kecil yaitu sebesar Rp 186.917.548,00. Dengan penggunaan metode gross up terjadi penghematan PPh Badan sekitar 8,9% yaitu sebesar Rp 18.267.125,00. Saran Penggunaan metode gross up walaupun terjadi peningkatan penyetoran PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 15.793.500,00 namun juga terdapat penghematan PPh Badan sekitar 8,9% yaitu sebesar Rp 18.267.125,00. Jika dilihat dari sisi PPh Badan yang disetor oleh perusahaan penggunaan metode gross up lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penggunaan metode net basis, karena PPh yang disetor lebih kecil dan atas tunjangan pajak yang diberikan dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, laba bersih setelah pajak (after tax) akan lebih besar ketika PT XYZ menggunakan metode net basis. Dari penjelasan tersebut maka sebaiknya PT XYZ tetap menggunakan metode net basis untuk pemotongan PPh Pasal 21 karyawan.

Actions (login required)

View Item