Aatikah Hijriyatul Hasyaasyah (2020) “Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Jasa Sewa Tongkang di PT. TKH" (Studi Kasus PT. Kunci Kualiti Consulindo). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (1MB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA IMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan Berdasarkan Laporan Tugas Akhir yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan yaitu : 1. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT. TKH sebelumnya tidak pernah mengalami kendala atau kesulitan. Namun, dikarenakan kelalaian dari pihak PT. TKH sendiri, timbullah kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 15 Masa Desember 2019 sehingga PT. TKH dalam praktiknya belum memenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. 2. PT. TKH dalam menyetorkan PPh Pasal 15 Masa Desember 2019 melakukan kesalahan menulis masa pajak menjadi Masa Januari 2020. Sehingga setoran pajak yang telah dilakukan masuk ke dalam Masa Pajak Januari bukan Desember. Atas kesalahan tersebut, PT. TKH tetap membayar lagi PPh Pasal 15 untuk masa Desember, dan untuk pajak yang telah salah disetor dapat digunakan untuk membayar masa pajak berikutnya yaitu PPh Pasal 15 Masa Januari 2020. 3. PT. TKH terlambat dalam menyetorkan PPh Pasal 15 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15. Akibat dari kesalahan ini, PT.TKH dikenai sanksi perpajakan. Sanksi yang pertama adalah bunga sebesar 2% dari pajak kurang bayar atas terlambat setor yaitu Rp 183.306, sedangkan yang kedua adalah denda sebesar Rp 100.000 atas terlambat lapor sehingga total sanksi yang harus dibayar oleh PT. TKH adalah Rp 283.306 untuk Masa Pajak Desember 2019. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk PT. TKH adalah : 1. PT. TKH sebaiknya lebih mendalami tentang ilmu perpajakan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan juga lebih teliti ketika menginput masa dan tahun pajak pada saat membuat kode billing. Disarankan setelah selesai mengisi, karyawan yang bertugas mengecek lagi apakah data yang telah diisi tersebut sudah benar dan lengkap, sehingga kesalahan seperti salah menulis masa dan tahun pajak tidak terjadi lagi. 2. Untuk sanksi administrasi dalam hal keterlambatan membayar dan melaporkan pajaknya, PT. TKH lebih baik tidak menunda-nunda dalam melunasi sanksinya. PT. TKH tidak bisa langsung membayarkan sanksinya, melainkan harus mendapatakan Surat Tagihan Pajak (STP) terlebih dahulu. Jika sudah mendapatkan STP dan mempersiapkan besaran denda yang harus dibayarkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan membayarkan denda pajak tersebut ke Bank atau Kantor Pos Persepsi.

Actions (login required)

View Item