Nur Yuli Astiti (2020) “Perencanaan Pajak atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan Menggunakan Metode Gross-Up pada PT. OPQ” (Studi Kasus KKP Howard Consultant). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1 HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2 ABSTRAK.pdf Download (112kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3 DAFTAR ISI.pdf Download (119kB) |
|
Text (BAB 1)
4 BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (353kB) |
|
Text (BAB 2)
5 BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (186kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
6 BAB 3PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (111kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
7 DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (108kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
8 LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2023. Download (682kB) | Request a copy |
|
Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA IMIAH)
9 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBIKASI KARYA ILMIAH .pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy |
Abstract
Kesimpulan Berdasarkan pembahahasan Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini adalah: 1. Kepada lawan transaksi yang tidak berkenan penghasilannya dipungut pajak, PT. OPQ selaku pemungut PPh pasal 22 dapat melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan Gross Up terhadap harga pembelian dan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 22 agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Dengan penggunaan metode Gross Up, PT. OPQ dapat membiayakan dana yang digunakan untuk menyetor PPh Pasal 22 yang seharusnya dipungut dari pihak rekanan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Saran Dari pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. PT. OPQ dapat mempertimbangkan lawan transaksi dalam ber-transaksi, sehingga dapat melaksanakan pemungutan PPh dengan lebih mudah dan efisien. 2. Perencanaan pajak dengan metode gross-up perlu didukung dengan bukti invoice yang valid supaya dapat dibuktikan apabila ada pemeriksaan pajak. 3. Dalam melakukan perencanaan pajak hendaknya harus tetap berpedoman kepada peraturan perpajakan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FV P 85/20 Nur p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | PPh; Gross Up; Pendapatan Kena Pajak (PKP) | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax | ||||||
| Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
| Date Deposited: | 22 Sep 2020 12:22 | ||||||
| Last Modified: | 22 Sep 2020 12:22 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/99226 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |