Eko Supriyanto (2000) Wewenang Dpr Untuk Meminta Keterangan Warga Masyarakat Kajian Terhadap Pasal 35 Uu Hornor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dprd. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.