Syarif Saddam Rivanie Parawansa (2020) Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN .pdf Download (433kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRACT.pdf Download (39kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI .pdf Download (92kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (285kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II HAKIKAT SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME.pdf Restricted to Registered users only until 16 February 2024. Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III TINDAKAN DERADIKALISASI SEBAGAI REKONSTRUKSI SANKSI.......pdf Restricted to Registered users only until 16 February 2024. Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 February 2024. Download (80kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (180kB)

Abstract

Disertasi ini memiliki tujuan untuk menemukan hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dan Untuk menemukan konsep tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian disertasi ini adalah (1). Hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. 2). Tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah pertama, hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan sanksi pada tindak pidana pada umumnya. Bagi pelaku tindak pidana terorisme, sanksi pidana tidak cukup mampu memberikan efek jera, kenestapaan, dan pencelaan, bahkan ancaman pidana mati sekalipun tidak membuat takut mereka. Oleh karena itu hakikat sanksi harus mampu mengubah dan cara berfikir radikalnya menjadi ke arah yang positif. Untuk sanksi tindakan sifatnya berupa treatment yang mana sanksi tindakan itu sendiri memberikan perawatan atau pengobatan khusus ditujukan semata- mata kepada pelaku. Sanksi tindakan ditujukan lebih khusus dan lebih spesifik sesuai dengan jenis kejahatannya dan harus memberikan manfaat bagi pelaku terorisme. Kedua, bahwa tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi, yang bermula dari suatu program deradikalisasi yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk sanksi yang sifatnya imperative/memaksa dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindakan deradikalisasi tidak bersifat represif, yang nantinya wajib dijalankan bersama-sama dengan sanksi pidana. Sebagai bentuk sanksi tindakan, deradikalisasi lebih tepat dan lebih sesuai ditujukan kepada pelaku terorisme. Selama ini program deradikalisasi pelaksanaannya bagi pelaku terorisme dimulai dari penangkapan sampai narapidana bebas ke tengah masyarakat, pelaksanaanya tidak wajib dan tidak mampu memenimalisir dan mengubah paham-paham radikalnya yang dimiliki oleh pelaku. Pada masa mendatang deradikalisasi harus ditingkatkan menjadi sanksi tindakan deradikalisasi, yang dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tambahan.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Additional Information:	KKB KK-2 DIS.H.03/21 Par d
Uncontrolled Keywords:	Deradikalisasi, Sanksi, Rekonstruksi, Terorisme
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Syarif Saddam Rivanie Parawansa NIM031617017303
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Koesrianti, '- NIDN0008096201 Thesis advisor Toetik Rahayuningsih, '- NIDN0010046504
Depositing User:	Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '-
Date Deposited:	16 Feb 2021 08:27
Last Modified:	16 Feb 2021 08:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/104078
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item