KONFLIK KEWENANGAN MENGADILI PROSEDUR RENVOOI ATAS GUGATAN BURUH DALAM PERUSAHAAN PAILIT

ANDIKA DANIARSA, 030710207 (2011) KONFLIK KEWENANGAN MENGADILI PROSEDUR RENVOOI ATAS GUGATAN BURUH DALAM PERUSAHAAN PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-daniarsaan-19026-fh.47-11-k.pdf

Download (348kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-daniarsaan-15824-fh.47-11-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (623kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengaturan mengenai tingkatan kedudukan buruh sebagai kreditor ketika terjadi perusahaan pailit antara satu peraturan perundang-undangan dengan penagaturan perundang-undangan yang lain berbeda. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedudukan buruh didahulukan dibandingkan dengan kreditor lain. Sedangkan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berada pada posisi di bawah kreditor separatis (kreditor pemegang hak kebendaan). Dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, ada 2 pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai besarnya jumlah piutang yang harus dibayarkan kepada buruh dalam hal ini sebagai kreditor. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan menyelesaikan melalui prosedur Renvooi, sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan mengenai perselisihan ini. Walaupun dalam hukum dikenal asas yang menyatakan lex specialis derogat legi generali artinya peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum, namun kedua peraturan perundang-undang tersebut ke dua-duanya sama-sama merupakan suatu peraturan khusus dan kedua pengadilan juga memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. KATA KUNCI : konflik kewenangan – tingkat kedudukan kreditor dan/atau kewenangan mengadili – prosedur renvooi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 FH.47/11 Dan k
Uncontrolled Keywords: CONFLICT LAW-BANKRUPTCY
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANDIKA DANIARSA, 030710207UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 20 Jun 2011 12:00
Last Modified: 21 Oct 2016 17:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11237
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item