ANDIKA DANIARSA, 030710207 (2011) KONFLIK KEWENANGAN MENGADILI PROSEDUR RENVOOI ATAS GUGATAN BURUH DALAM PERUSAHAAN PAILIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-daniarsaan-19026-fh.47-11-k.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-daniarsaan-15824-fh.47-11-k.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan mengenai tingkatan kedudukan buruh sebagai kreditor ketika terjadi perusahaan pailit antara satu peraturan perundang-undangan dengan penagaturan perundang-undangan yang lain berbeda. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedudukan buruh didahulukan dibandingkan dengan kreditor lain. Sedangkan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berada pada posisi di bawah kreditor separatis (kreditor pemegang hak kebendaan). Dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, ada 2 pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai besarnya jumlah piutang yang harus dibayarkan kepada buruh dalam hal ini sebagai kreditor. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan menyelesaikan melalui prosedur Renvooi, sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan mengenai perselisihan ini. Walaupun dalam hukum dikenal asas yang menyatakan lex specialis derogat legi generali artinya peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum, namun kedua peraturan perundang-undang tersebut ke dua-duanya sama-sama merupakan suatu peraturan khusus dan kedua pengadilan juga memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. KATA KUNCI : konflik kewenangan – tingkat kedudukan kreditor dan/atau kewenangan mengadili – prosedur renvooi

Actions (login required)

View Item