PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TEGUH ARIEFIANTO, 030810434 (2012) PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH.94-12 Ari p abstrak.pdf

Download (430kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FH.94-12 Ari p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Prinsip-prinsip Good Governance memiliki serangkaian asas-asas hukum administrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi permasalahan, karena di Indonesia telah lebih dahulu diperkenalkan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) yang juga menggunakan asas-asas hukum administrasi dalam pelaksanaannya. Bahwa asas-asas yang dimaksud dalam kepustakaan dan peradilan di Belanda telah mengenal dan mengembangkan algemene beginselen van behoorlijik berstuur (selanjutnya disebut ABBB). asas-asas tersebut digunakan untuk mengatur perilaku aparat negara di Belanda. Di Indonesia, asas-asas tersebut dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/ Layak (selanjutnya disebut AAUPB). Penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut tidaklah mudah, karena adanya krisis multi dimensi dan timbulnya issue negatif dari perubahan yang direncanakan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta konsep AAUPB yang lebih dahulu diperkenalkan di Indonesia menambah kekompleksan permasalahan. Berdasarkan prinsip-prinsip good governance, tentu saja substansi pertanggungjawaban kinerja pengelolaan keuangan negara, yaitu dokumen LAKIP harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Namun, pertanggungjawaban tersebut diatas tidak serta merta selesai hanya dengan melaporkan dokumen LAKIP. Pertanggungjawaban dokumen LAKIP harus melalui proses evaluasi, dimana dokumen LAKIP tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pengawas intern instansi pemerintah dan pengawas ekstern instansi pemerintah. Proses evaluasi ini membutuhkan standar evaluasi sebagai panduan untuk menilai kesesuaian prosedur pelaksanaan AKIP. Standar evaluasi pelaksanaan AKIP tersebut adalah dengan menggunakan teori ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.94/12 Ari p
Uncontrolled Keywords: Good Governance, Akuntabilitas, Kinerja, Instansi Pemerintah, AKIP, Pertanggungjawaban Kinerja, Pengelolaan Keuangan Negara, SAKIP
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
TEGUH ARIEFIANTO, 030810434UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
EditorINDRIA WAHYUNI, SH., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Andri Yanti
Date Deposited: 24 Jul 2012 12:00
Last Modified: 18 Aug 2016 03:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11303
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item