TEGUH ARIEFIANTO, 030810434 (2012) PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.94-12 Ari p abstrak.pdf Download (430kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.94-12 Ari p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Prinsip-prinsip Good Governance memiliki serangkaian asas-asas hukum administrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi permasalahan, karena di Indonesia telah lebih dahulu diperkenalkan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) yang juga menggunakan asas-asas hukum administrasi dalam pelaksanaannya. Bahwa asas-asas yang dimaksud dalam kepustakaan dan peradilan di Belanda telah mengenal dan mengembangkan algemene beginselen van behoorlijik berstuur (selanjutnya disebut ABBB). asas-asas tersebut digunakan untuk mengatur perilaku aparat negara di Belanda. Di Indonesia, asas-asas tersebut dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/ Layak (selanjutnya disebut AAUPB). Penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut tidaklah mudah, karena adanya krisis multi dimensi dan timbulnya issue negatif dari perubahan yang direncanakan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta konsep AAUPB yang lebih dahulu diperkenalkan di Indonesia menambah kekompleksan permasalahan. Berdasarkan prinsip-prinsip good governance, tentu saja substansi pertanggungjawaban kinerja pengelolaan keuangan negara, yaitu dokumen LAKIP harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Namun, pertanggungjawaban tersebut diatas tidak serta merta selesai hanya dengan melaporkan dokumen LAKIP. Pertanggungjawaban dokumen LAKIP harus melalui proses evaluasi, dimana dokumen LAKIP tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pengawas intern instansi pemerintah dan pengawas ekstern instansi pemerintah. Proses evaluasi ini membutuhkan standar evaluasi sebagai panduan untuk menilai kesesuaian prosedur pelaksanaan AKIP. Standar evaluasi pelaksanaan AKIP tersebut adalah dengan menggunakan teori ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item