KEDUDUKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013

ALAN DESTAVIAN, 031111082 (2015) KEDUDUKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
Binder1destaviana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-destaviana-39526-5.-abstr-k.pdf

Download (280kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU No. 17/2012) tidak berlaku dan kembali kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU No. 25/1992) tentang Perkoperasian untuk sementara waktu. Di dalam UU No. 17/2012 diatur mengenai adanya Sertifikat Modal Koperasi (SMK), namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka berimplikasi pada tidak berlakunya SMK sebagai salah satu modal Koperasi yang berasal dari Anggota. Adapun SMK tersebut kemudian menjadi Simpanan Wajib karena mengikuti ketentuan di dalam UU No. 25/1992 yang mana penyesuaian/konversi tersebut diatur di dalam Surat Edaran Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 169/SE/Dep.1/2014 (SE Kemenkop No. 169/SE/Dep.1/2014). Mekanisme penyesuaian ekuitas dari SMK menjadi Simpanan Wajib dilakukan di dalam Rapat Anggota pada Koperasi yang bersangkutan. Rapat Anggota ini dilakukan dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tadinya berdasarkan UU No. 17/2012 menjadi Anggaran Dasar yang berdasarkan pada UU No. 25/1992. Untuk itu, Koperasi harus segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UU No. 25/1992 agar dapat melindungi kepentingan Anggota Koperasi yang bersangkutan dalam hal permodalan di dalam Koperasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 62/15 Des k
Uncontrolled Keywords: COOPERATIVE
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3171-3179 Constitutional principles
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ALAN DESTAVIAN, 031111082UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 27 Feb 2015 12:00
Last Modified: 03 Oct 2016 02:27
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13294
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item