Alan Destavian (2015) Kedudukan Sertifikat Modal Koperasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (334kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (257kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (262kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (342kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II STATUS HUKUM SERTIFIKAT MODAL KOPERASI PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONTUTUSI.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (445kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLIDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI YANG MEMILIKI SERTIFIKAT MODAL KOPERASI .pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (397kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (260kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (403kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2023. Download (828kB) | Request a copy

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU No. 17/2012) tidak berlaku dan kembali kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU No. 25/1992) tentang Perkoperasian untuk sementara waktu. Di dalam UU No. 17/2012 diatur mengenai adanya Sertifikat Modal Koperasi (SMK), namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka berimplikasi pada tidak berlakunya SMK sebagai salah satu modal Koperasi yang berasal dari Anggota. Adapun SMK tersebut kemudian menjadi Simpanan Wajib karena mengikuti ketentuan di dalam UU No. 25/1992 yang mana penyesuaian/konversi tersebut diatur di dalam Surat Edaran Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 169/SE/Dep.1/2014 (SE Kemenkop No. 169/SE/Dep.1/2014). Mekanisme penyesuaian ekuitas dari SMK menjadi Simpanan Wajib dilakukan di dalam Rapat Anggota pada Koperasi yang bersangkutan. Rapat Anggota ini dilakukan dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tadinya berdasarkan UU No. 17/2012 menjadi Anggaran Dasar yang berdasarkan pada UU No. 25/1992. Untuk itu, Koperasi harus segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UU No. 25/1992 agar dapat melindungi kepentingan Anggota Koperasi yang bersangkutan dalam hal permodalan di dalam Koperasi.

Actions (login required)

View Item