PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA / BURUH DALAM RANGKA PENETAPAN KETENTUAN UPAH MINIMUM

MOCH FADZLUR RACHMAN, 030315618 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA / BURUH DALAM RANGKA PENETAPAN KETENTUAN UPAH MINIMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanmoc-8263-fh311_0-k.pdf

Download (341kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanmoc-8070-fh218_08.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Mekanisme penetapan upah minimum telah diatur dalam peraturan perundang¬undangan yang ditetapkan seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum; Kepmenakertrans No. 226 Tahun 2000 tentang Perubaran Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER:01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; dan Keputusan Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atas penetapan upah minimum dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek perjanjian bersama. a. Perlindungan hukum ditinjau dari aspek hukum berupa perundang undangan dan peraturan-peraturan lainnya mengenai tata cara penetapan upah minimum, tata cara pelaksanaan pemberian upah minimum, dan tata tidak mampu memberikan upah minimum yang telah ditetapkan pada saat upah minimum tersebut telah ditentukan besarannya. b. Perlindungan hukum ditinjau dari aspek pedanjian bersama dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekeda dalam melidungi hak-hak normatifnya baik pada tahap awal sampai timbulnya sengketa. 3. Dalam rangka apabila tedadi perselisihan hubungan industrial antara peker a/buruh dengan pengusaha, maka peker a dapat mengajukan upaya¬upaya hukum dan hal tersebut merupakan hak individual pekeda terlebih lagi bila pada tahap awal yaitu melalui jalan damai melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Di mans apabila cara tersebut tidak tercapai, maka pekeda atau para pekeda yang bersangkutan dapat menempuh jalur hukum pada tahapan-tahapan yang lebih lanjut untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 218/08 Rac p
Uncontrolled Keywords: PERLINDUNGAN HUKUM; PEKERJA/BURUH; UPAH MINIMUM
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD7795-8027 Labor policy. Labor and the state
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MOCH FADZLUR RACHMAN, 030315618UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorM. Hadi Subhan, Dr.,SH.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 01 Dec 2008 12:00
Last Modified: 15 Aug 2016 01:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14275
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item