MOCH FADZLUR RACHMAN, 030315618 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA / BURUH DALAM RANGKA PENETAPAN KETENTUAN UPAH MINIMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanmoc-8263-fh311_0-k.pdf Download (341kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-rachmanmoc-8070-fh218_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1. Mekanisme penetapan upah minimum telah diatur dalam peraturan perundang¬undangan yang ditetapkan seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum; Kepmenakertrans No. 226 Tahun 2000 tentang Perubaran Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER:01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; dan Keputusan Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atas penetapan upah minimum dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek perjanjian bersama. a. Perlindungan hukum ditinjau dari aspek hukum berupa perundang undangan dan peraturan-peraturan lainnya mengenai tata cara penetapan upah minimum, tata cara pelaksanaan pemberian upah minimum, dan tata tidak mampu memberikan upah minimum yang telah ditetapkan pada saat upah minimum tersebut telah ditentukan besarannya. b. Perlindungan hukum ditinjau dari aspek pedanjian bersama dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekeda dalam melidungi hak-hak normatifnya baik pada tahap awal sampai timbulnya sengketa. 3. Dalam rangka apabila tedadi perselisihan hubungan industrial antara peker a/buruh dengan pengusaha, maka peker a dapat mengajukan upaya¬upaya hukum dan hal tersebut merupakan hak individual pekeda terlebih lagi bila pada tahap awal yaitu melalui jalan damai melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Di mans apabila cara tersebut tidak tercapai, maka pekeda atau para pekeda yang bersangkutan dapat menempuh jalur hukum pada tahapan-tahapan yang lebih lanjut untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item