KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA TAHUN 1930-1948

BACHTIAR RIDHO E., 121014046 (2015) KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA TAHUN 1930-1948. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-bachtiarri-36493-13.abst-k.pdf

Download (101kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
FS. Sej. 16-15 Bac k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberantasan pengemis di Kota Surabaya pada tahun 1930-1948, serta menganalisis poses kebijakan pemberantasan pengemis yang berlangsug selama kurun tiga periode berbeda yaitu Pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Jepang dan Pemerintahan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Data-data yang digunakan terdiri dari berbagai arsip seperti surat kabar yang terbit pada masa kolonial dan Pendudukan Jepang, ditunjang dengan beberapa arsip lembaga yang terkait dalam bentuk laporan tahunan dengan tema skripsi tersebut. Sumber lain yang digunakan adalah sumber lisan, terutama untuk penunjang referensi penulisan pada masa Pendudukan Jepang. Kemunculan pengemis di Kota Surabaya diakibatkan perubahan jumlah penduduk Kota Surabaya sejak ditetapkan sebagai gemeente pada tahun 1906. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak penduduk kota yang tidak mendapat kesempatan kerja. Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka kemudian hidup menggelandang dan menjadi pengemis. Puncaknya setelah Depresi Ekonomi tahun 1930 melanda Kota Surabaya. Dipecatnya para buruh mengakibatkan bertambahnya jumlah pengemis yang mendiami Kota Surabaya, kondisi ini berujung pada munculnya kebijakan pemberantasan pengemis. Kebijakan tersebut muncul dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk bantuan sosial dan bentuk usaha represif (menekan). Kedua kebijakan tersebut sama-sama diterapkan oleh masa pemerintahan Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia sendiri hanya menerapkan kebijakan bantuan sosial, dan dikarenakan pada masa ini sudah mulai berkurang jumlah pengemis di kota karena sudah direlokasi ke tempat pemondokan di luar Kota Surabaya. Di tengah penerapan kebijakan tersebut muncul dua reaksi yang berbeda dari para pengemis yaitu menerima dan menolak, berkaitan dengan perbedaan tingkat kepuasan atas kebijakan yang diterapkan kepada para pengemis tersebut. Kemunculan pengemis di kota sejatinya akan berlangsung secara linier dengan tingkat kesejahteraan perekonomian kota serta tingkat urbanisasi ke kota.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FS. Sej. 16/15 Bac k
Uncontrolled Keywords: BEGGARS
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology
Divisions: 12. Fakultas Ilmu Budaya > Ilmu Sejarah
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
BACHTIAR RIDHO E., 121014046UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMuryadi, Drs. , M.IP.UNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 13 Mar 2015 12:00
Last Modified: 18 Aug 2016 02:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14395
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item