Dhea Kusumawardani, 031311133030 (2017) KEPASTIAN HUKUM DAN KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 K/KPPU/2002 TENTANG PENGGUNAAN IRAH-IRAH). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.223.17 . Kus.k - ABSTRAK.pdf Download (478kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.223.17 . Kus.k - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 31 October 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Irah-irah adalah kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putusan pengadilan dan dokumen tertentu. KPPU, sebuah lembaga negara penunjang, pernah menggunakan irah-irah pada beberapa putusan awalnya. Putusan KPPU tidak lagi menggunakan irah-irah semenjak Putusan MARI No. 03 K/KPPU/2002 menyatakan KPPU telah melebihi kewenangannya dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.KPPU tidak memiliki kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat untuk menggunakan irah-irah sehingga Putusan KPPU berirah-irah batal demi hukum. Putusan KPPU memerlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk dieksekusi. Namun, Rancangan Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa KPPU tidak memerlukan penetapan pengadilan terkait.

Actions (login required)

View Item