YUSUP EFFENDI, 071514453021 (2018) POLITISASI JABATAN (Studi Tentang Peran Aktor-Aktor Politik di Kabupaten Lamongan Dalam Proses Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2017). Thesis thesis, Universitas Airlangga.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Abstrak)
TP. 01-19 Eff p Abstrak.pdf Download (447kB) |
|
Text (Daftar Isi)
TP. 01-19 Eff p Daftar Isi.pdf Download (353kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
TP. 01-19 Eff p Daftar Pustaka.pdf Download (351kB) |
|
Text (Fulltext)
TP. 01-19 Eff p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Studi ini membahas mengenai peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama pada tahun 2017. Karena, anggota DPRD memiliki kewenangan melakukan kontrol terhadap kebijakan eksekutif, dan juga dapat berkomunikasi secara politis dengan Bupati, maka hal ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakan Bupati untuk memilih pejabat yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah tertentu. Selanjutnya, peran yang dimiliki aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD dapat menimbulkan adanya transaksi/deal-deal politik antara pejabat (birokrat) dengan anggota DPRD. Serta, implikasi terhadap tatanan birokrasi maupun pemerintahan pasca lelang jabatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara wawancara mendalam dan penelaahan terhadap dokumen tertulis untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan/seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor-aktor politik, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam proses lelang jabatan adalah bersifat non teknis prosedural, yakni berupa masukan, saran dan kritik, bahkan mengusulkan seseorang yang dianggap mampu menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Akibatnya, timbul transaksi/deal-deal politik antara pejabat (birokrat) dengan anggota DPRD, yakni berupa pemberian proyek, pemberian sejumlah uang tertentu, dan mobilisasi massa guna mendukung kebijakan-kebijakan eksekutif. Selanjutnya, hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap tatanan birokrasi dan pemerintahan Kabupaten Lamongan yang kurang profesional, karena hanya mementingkan stabilitas politik semata. Hal ini, disebabkan adanya pemilihan pejabat birokrasi dilakukan secara spoil system sebagai konsekuensi official appointee pada Pemilukada serentak.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TP. 01-19 Eff p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Politisasi (Jabatan) Birokrasi; Birokrasi; Seleksi Terbuka/Lelang Jabatan. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc > HS1-3371 Societies: secret, benevolent, etc. > HS1501-2460.7 Other societies. By classes > HS2301-2460.7 Political and "patriotic" societies | |||||||||
| Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 06:55 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Dec 2019 02:36 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/85402 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |