Iin Verawaty (2004) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. JUDUL.pdf Download (150kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (67kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (559kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Download (731kB)
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Download (142kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB)

Abstract

Pada prinsipnya kelahiran UUHT adalah untuk mewujudkan unifikasi hukum tanah nasional serta mewujudkan terciptanya suatu Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah yang kuat dan mampu memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UUHT telah ada lembaga jaminan hak atas tanah dan creditverband sebagaimana yang diatur dalam buku II BW. Ketentuan tentang hipotik dan kredit verband ini tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas hukum tanah nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebgai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris Ord.Stb 1860 no. 3 Jo. Pasal 1868 BW, menentukan bahwa notaries adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tetapi setelah berlakunya UU no 4 tahun 1996 tentang UUHT, ditentukan bahwa dalam SKMHT wajib dibuat dengan akta notaries atau PPAT serta dalam PP no. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AKta Tanah menyatakan bahwa PPAT sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tertentu tentang tanah termasuk dalam membuat SKMHT, PPAT dapar membuat akta SKMHT didasarkan pada alasan-alasan efisiensi yaitu untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan alasan efektifitas tentang pengetahuan dari PPAT terhadap tanah-tanah diwilayah daerah kerjanya tentu lebih baik. Walaupun masih banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai PPAT sebagai Pejabat umum yang dapat membuat akta otentik itum tetapi dalam praktek hal itu tidaklah menjadi persoalan yang mendalam untuk dipermasalahkan karena dalam kenyataannya bagaimanapun tidak dapat dipungkiri masih banyaknya daerah-daerah yang belum memiliki notaries sehingga keberadaan notaries seorang PPAT dapat menunjang kerja dari notaries khususnya dalam hal pembuatan SKMHT.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Hak Tanggungan, Undang-Undang, Surat Kuasa
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Iin Verawaty NIM030110176
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. Moch. Isnaeni UNSPECIFIED
Depositing User:	Ika Rudianto
Date Deposited:	29 Dec 2020 04:17
Last Modified:	29 Dec 2020 04:17
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93989
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item