Ilham Haqiqie (2019) Perlindungan Hukum Pekerja Untuk Mengambil Jaminan Hari Tua Yang Kepesertaannya Sebelum 10 ( Sepuluh ) Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (531kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (36kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (104kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (282kB)
	Text 5. BAB II PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA SEBELUM KEPESERTAAN MENCAPAI 10 ( SEPULUH ) TAHUN .pdf Restricted to Registered users only until 17 February 2023. Download (427kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III UPAYA HUKUM PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA NAMUN KEPESERTAAN JAMINAN HARI TUA BELUM SAMPAI 10 ( SEPULUH) TAHUN DAN BERKEHENDAK MENGAMBIL JAMINAN HARI TUA .pdf Restricted to Registered users only until 17 February 2023. Download (433kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 17 February 2023. Download (135kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (141kB)

Abstract

Pengaturan mengenai perlindungan bagi pekerja dalam hal jaminan sosial sangatlah komperhensif, salah satunya perlindungan mengenai jaminan hari tua yang merupakan jaminan yang dapat dinikmati oleh para pekerja saat sudah tidak produktif bekerja kembali. Namun permasalahan muncul ketika kepesertaan dari pekerja belum mencapai 10 tahun dan terkenap PHK ditambah juga dengan adanya dissinkronisasi mengenai pengaturan usia pensiun yang dijadikan landasan perusahaan dapat membayarkan jaminan hari tuanya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Jaminan Pensiun dengan Peraturan Pemerintah Jamina Hari Tua . Selain itu juga permasalahan mengenai power otonom dalam Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari tua yang mengatur usia pensiun, sehingga perusahaan dituntut untuk tunduk pada aturan tersebut dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengaturnya. Di sisi lain, tidak semua perusahaan bisa tunduk pada aturan tersebut, contohnya perusahaan pelayanan publik yang mengedepankan kualitas secara fisik. Sehingga peneliti mengangkat tema ini dengan menggunakan metode penelitian yuidis normatif, dimana peneliti menjawab isu permasalahan agar aturan mengenai jaminan hari tua dengan implementasinya dapat berjalan secara harmonis. Dan mengenai hal apabila peserta kepesertaanya belum mencapai 10 tahun dan terkena pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan yang harus menggantikan sesuai besar nominal dalam Pasal 176 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal dissinkronisasi usia pensiun, haruslah tetap mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua, namun perusahaan mempunyai otonom untuk mengatur dalam peraturan perusahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Actions (login required)

View Item