Ernawati (2020) Subkontrak Pekerjaan Konstruksi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (242kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (37kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (45kB) |
|
Text (BAB I PENDHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (167kB) |
|
Text (BAB II PRINSIP-PRINSIP PEKERJAAN KONSTRUKSI)
5. BAB II PRINSIP-PRINSIP PEKERJAAN KONSTRUKSI.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (175kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO...)
6. BAB III PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM SUBKONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI .pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (163kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (39kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8.DAFTAR BACAAN.pdf Download (104kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy |
Abstract
Penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan jasa konstruksi diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian pekerjaan yang dimilikinya kepada pihak lain (subkontraktor) dengan persetujuan pengguna barang/jasa. Alasan Pengalihan sebagian pekerjaan yang dimiliki penyedia jasa/kontraktor utama yaitu dikarenakan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus (spesialis), selain itu untuk memenuhi syarat-syarat dan standar pekerjaan konstruksi yang kompleks. Bentuk pengalihan pekerjaan tersebut ditempuh melalui mekanisme subkontrak. Pengalihan pekerjaan ini diutamakan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau perusahaan dengan skala yang lebih kecil dari kontraktor utama. Adanya pola kemitraan melalui subkontrak ini sebagai instrumen pemberdayaan UMKM disektor jasa konstruksi. Tujuannya agar UMKM dapat berperan serta dan meningkatkan kemampuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam pekerjaan konstruksi. Dalam prinsip privity dalam Pasal 1340 BW membawa implikasi bahwa subkontraktor tidak dapat secara langsung menuntut kepada pengguna barang/jasa sekalipun terjadinya subkontrak atas persetujuan pengguna barang/jasa. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH 16/21 Ern s | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Pemberdayaan, UMKM, Subkontrak, Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans,handicrafts, trades K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts |
|||||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 10 Jan 2021 10:36 | |||||||||
Last Modified: | 10 Jan 2021 10:37 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/102831 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |