Rahmat Harawan (2020) Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Barang Daerah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (258kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (594kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (511kB)
	Text (BAB II SYARAT PEMUTUSAN...) 5. BAB II SYARAT PEMUTUSAN KONTRAK PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN BARANG DAERAH.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (868kB) | Request a copy
	Text (BAB III PERLINDUNGAN HUKUM...) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA KERJASAMA DALAM HALPEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH PEMERINTAH DAERAH.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (794kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (260kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (471kB)
	Text (PERMOHONAN EMBARGO) PERMOHONAN EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy

Abstract

Hukum Kontrak merupakan kesepakatan yang mengikat antar para pihak yang melakukan prestasi tersebut. Kontrak juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari hukum yang diakui di Negara Republik indonesia dan dijamin oleh undangundang. Keberlakuan Hukum kontrak atau perjanjian di Negara Indonesia juga bisa dilihat dari keberlakuan hukum yang ada di negara kita, budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikan hukumnya. Perjanjian merupakan suatu perbutan dimana satu orang atau lebih mengikat dirnya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan anatara satu pihak dengan pihak yang lainya. Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti dimana diatur dalam pasal 1338 BW. Barang milik daerah merupakan asset yang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dikelola dan digunakan sebagai penunjang berjalanya pemerintahan di daerah beserta kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan daerah.

Actions (login required)

View Item