Aries Saputro (2021) Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (275kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (204kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (128kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (250kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. .pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (415kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA GUGATAN GANTI RUGI ATAS HARTA PRIBADI PEJABAT KE PENGADILAN NEGERI AKIBAT KETIDAK PATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA . .pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (349kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (132kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (136kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy

Abstract

Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada masyarakat, individu dan Badan Hukum Privat selama ini dapat dilakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, untuk mendapatkan ganti rugi. Sementara itu masayarakat,individu atau Badan Hukum Privat dapat mengajukan gugatan administrasi atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan adalah representasi dari pertimbangan hukum oleh Hakim yang secara hukum dikatakan sebagai “res judicata pro veritate habetur” yang berarti putusan hakim dianggap benar serta merta. Dalam wilayah pengadilan negeri bagi pejabat yang tidak melaksanakan Putusan maka akan dilakukan eksekusi, apabila ada upaya eksekusi dari pengadilan dalam hal ini adalah karena jabatannya maka pelaksanaan Putusan dilakukan dalam kapasitas jabatannya dalam ranah putusan PTUN, dalam ranah perdata pada Pengadilan Umum adalah pada bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang menang, bila Pejabat Pemerintah yang digugat kalah maka ganti rugi dibayarkan melalui anggaran pemerintah kepada masyarakat, individu dan badan hukum begitu pula sebaliknya. Namun pejabat pemerintah khususnya terhadap Putusan PTUN apabila kalah ada kalanya tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut sehingga dilakukan upaya paksa. Mekanisme upaya paksa ini dalam prakteknya susah dilakukan sehingga ada kalanya sebuah Putusan tidak dapat dilaksanakan dan mengabaikan hukum yang terkandung didalamnya serta adanya kerugian materiil tidak mendapatkan penggantian sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item