Holly Muridi Zham-Zham (2020) Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (254kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (68kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (46kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (324kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KONSEP, TEORI DAN HUKUM TERKAIT KETATANEGARAAN OTORITARIANISME.pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (200kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM MENCEGAH LAHIRNYA KETATANEGARAAN OTORITARIANISME PADA MASA DARURAT KESEHATAN DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (366kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (69kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (231kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan kerugian, yakni menurunnya perekonomian Indonesia, masyarakat terinfeksi dan angka kematian semakin meningkat. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan keuangan dan upaya pencegahan penyebaran virus. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, terdapat kritik oleh masyarakat namun adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan koruptif pejabat negara melalui penyelewengan dana bantual sosial Covid-19. Sikap tersebut merupakan karakteristik dari otoritarianisme pada masa darurat kesehatan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut, yakni pertama: Apa konsep, teori dan hukum terkait ketatanegaraan Otoritarianisme?. Kedua: Bagaimana demokrasi konstitusional Indonesia dapat mencegah lahirnya ketatanegaraan Otoritarianisme, termasuk dalam masa darurat kesehatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yakni menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan interdisipliner, yakni menggunakan studi sosio-legal untuk mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal reasoning) dengan pendekatan non-hukum, baik yang terkait dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum, politik hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Dari hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa menguatnya rezim otoritarianisme akibat munculnya pandemi virus Covid-19, hal ini berupa dugaan intimidasi dan serangan digital terhadap masyarakat yang melakukan kritik, sikap tidak konsisten pemerintah dalam memberikan himbauan dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan umum seperti new normal, serta penyalahgunaan wewenang berupa tindakan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Dengan mendorong politik hukum berbasis hak asasi manusia yakni memberikan kebebasan warga negara untuk berekpresi, mengeluarkan pendapat, terutama mengenai upaya penanganan virus Covid-19 sesuai amanat UUD NRI 1945 dan Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Mendorong mekanisme pertanggungjawaban hukum seperti menindak tegas tindakan koruptif pejabat negara dalam upaya menangani virus Covid-19 supaya terciptanya perlindungan hak warga negara untuk mendapat jaminan kesejahteraan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 42/21 Zha k
Uncontrolled Keywords:	Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kebebasan berekpresi dan tindakan koruptif pejabat negara, Otoritarianisme.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3601-3611 Medical legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:	Creators NIM Holly Muridi Zham-Zham NIM031914153072
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Herlambang Perdana Wiratraman NIDN0008057606 Thesis advisor Sukardi NIDN0027066102
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	26 Mar 2021 13:09
Last Modified:	26 Mar 2021 13:09
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105109
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item