Kris Putra Santoso (2020) Upaya Hukum Penggugat Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Berkepastian Hukum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (597kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (86kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (76kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (151kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2024. Download (186kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2024. Download (172kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2024. Download (35kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (63kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. PERNYATAAK KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy |
Abstract
Suatu putusan pengadilan hendaknya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Undang-Undang menyebutkan bahwa suatu putusan wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan. Penelitian ini mengkaji Putusan Perkara Kasasi No. 3291 K/PDT/2017 yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Putusan ini menunjukan bahwa sekalipun penggugat dimenangkan dalam sengketa atas kepemilikan tanah tersebut, namun sertifikat yang seharusnya dikuasai oleh penggugat justru masih berada di tangan notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Penggugat yang dirugikan tersebut dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas karena Notaris telah melanggar kode etik dengan tidak menjunjung tinggi profesionalitas dan melakukan keberpihakan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dalam kasus ini Notaris juga dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan hak subjektif penggugat. Bahkan Notaris tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 374 KUHP dimana dia telah menggunakan jabatannya untuk menahan sertipikat milik penggugat yang telah dimenangkan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK.28-21 San u | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | ketidakadilan, ketidakpastian hukum, kode etik notaris, perbuatan melawan hukum, penggelapan. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure | |||||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
Date Deposited: | 27 Mar 2021 22:51 | |||||||||
Last Modified: | 27 Mar 2021 22:51 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105129 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |