Ayu Ratnasari (2020) Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dari Kejaksaan Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Sitaan Atau Rampasan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (205kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (143kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (144kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (166kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II TANGGUNG JAWAB SPTJM.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (257kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (135kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (138kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (87kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 10. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy

Abstract

Lelang di Indonesia masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh masyarakat. Orang berpandangan negatif tentang lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi Pengadilan, walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Baru-baru ini telah diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan, namun mempunyai kondisi khusus tertentu (tidak seperti biasa). Inti dari peraturan dimaksud adalah bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi yang mempunyai “kondisi khusus” tertentu (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas dan berkas putusan hilang) tetap dapat diajukan lelangnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Akibat hukum dari penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam pelaksanaan lelang terhadap barang atau sitaan adalah berpindahnya kewenangan dan tanggung jawab pelelangan dari Pejabat Lelang Kelas I kepada Kepala Kejaksaan sebagai pembuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Lelang eksekusi barang rampasan negara atau sitaan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tetap dapat dilaksanakan walaupun dokumennya tidak lengkap dan terdapat perbedaan data baik data yang tercantum di dalam putusan pengadilan. Perlindungan hukum pemenang lelang apabila terdapat kesalahan dokumen lelang barang rampasan atau sitaan adalah terdapat dua perlindungan hukum yang diatur yakni Perlindungan Hukum secara Represif yang dapat ditemukan dalam Pasal 4 PMK Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang dan hasilnya tidak dapat dibatalkan serta harus segera dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan lelang dengan menerbitkan SPTJM harus ditindak lanjuti dengan mengaturnya dalam Standar Operasional atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan agar tidak terjadi kekosongan hukum serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum pembeli lelang perlu perhatian khusus karena tidak jarang permasalahan yang timbul dalam persyaratan lelang yang dokumennya tidak lengkap. Kurangnya peraturan terkait perlindungan hukum pemenang lelang menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan. Sehingga perlu untuk membuat peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum pemenang lelang tersendiri.

Actions (login required)

View Item