Muhammad Faisal Arifuddin (2021) Perlindungan Hukum Pemberi Hak Tanggungan Akibat Tidak Dihapuskannya Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (136kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (135kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (209kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KONSEP PENCORETAN DAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGANDALAM UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DAN PERATURANMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 5 TAHUN 2020.pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (239kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM PEMBERI HAK TANGGUNGAN ATAS KERUGIANYANG DITIMBULKAN KARENA TIDAK SEGERA DIHAPUSNYA HAKTANGGUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG NOMOR 5 TAHUN 2020..pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (203kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (124kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .pdf Restricted to Registered users only Download (976kB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi serta guna untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang dalam permen tersebut diatur segala pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penghapusan Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, akan tetapi dalam peraturan tersebut pada Pasal 18 tidak diatur secara jelas mengenai upaya hukum dari debitor selaku pemilikk jaminan yang karena kreditor tidak segera melakukan penghapusan Hak Tanggungan yang telah lunas, hal tersebut jelas merugikan debitor selaku pemilik jaminan. Dari hal tersebut maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai konsep pencoretan dan penghapusan Hak Tanggungan dalam UUHT dan permen HT-el serta upaya hukum pemberi Hak tanggungan atas kerugian yang ditimbulkan karena tidak segera dihapusnya Hak Tanggungan dalam sistem HT-el. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahwa dalam hal pencoretan dan penghapusan Hak Tanggungan memiliki makna yang sama yaitu dilakukan sebagai upaya dari tindakan tertib administrasi, akan tetapi dari kedua konsep tersebut memiliki perbedaan yaitu pada pihak yang dapat melakukan permohonan. Apabila dikaji lebih lanjut mengenai perbuatan kreditor yang tidak segera melakukan penghapusan Hak Tanggungan maka dari pebruatan kreditor tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan bentuk upaya dari debitor dalam hal kreditor enggan untuk memberikan surat atau bukti pelunasan utang debitor yang akan digunakan sebagai lampiran permohonan pencoretan, maka debitor selaku pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan pencoretan hak tanggungan kepada ketua pengadilan dengan berdasarkan pada Pasal 22 ayat (5) Undang- Undang Hak Tanggungan

Actions (login required)

View Item