St. Ika Noerwulan Fraja (2021) Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Impeachment Presiden. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (164kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf Download (51kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI .pdf Download (60kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (138kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAHDALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN.pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (231kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III DESAIN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSESIMPEACHMENT PRESIDEN.pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (141kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (50kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (58kB) |
|
Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH)
9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) | Request a copy |
Abstract
Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebenarnya memiliki peran dalam Impeachment yakni DPD. DPD sebagai kamar perwakilan rakyat dalam kekuasaan legislatif negara memiliki wewenang yang jauh lebih lemah dari DPR, padahal kedudukan DPR dan DPD dalam konstitusi seimbang.DPD memiliki peran dalam hal menyetujui untuk diselenggarakannya sidang istimewa MPR dan memberikan suara terhadap penentuan berhenti atau tidaknya presiden dan/atau wakil presiden. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada kewenangan DPD dalam proses Impeachment Presiden yang hanya sekedar berperan sebagai perorangan anggota MPR saat sidang paripurna berbeda dengan DPR sebagai lembaga yang dapat mengajukan usul pemberhentian dan juga terlibat pada saat sidang paripurna. Adanya ketidakseimbangan jumlah anggota DPD juga membuat ketidakseimbangan peran DPD dalam proses pemberhentian presiden. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana memberikan kewenangan kepada DPD secara kelembagaan untuk dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presidenagar lebih optimal dan menyesuaikan dengan lembaga perwakilan yang lain yaitu DPR. Hal ini tentunya untuk memposisikan peran dan kewenangan DPD secara kelembagaan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH 54/21 Fra k | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Impeachment, DPD, Kewenangan DPD, checks and balances, Perwakilan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3310-3329 The legislature | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | |||||||||
| Date Deposited: | 05 Apr 2021 01:26 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Apr 2021 01:26 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105237 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |