Hansen Edbert Holsen, S.H. (2021) Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Kewajiban Penyerahan Benda Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (974kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (718kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (715kB)
	Text 4. BAB IPENDAHULUAN.pdf Download (912kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (705kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (824kB)
	Text TMK.51-21-Embargo - hansen edbert.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (137kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan a quo, MK memberikan penafsiran tertentu atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF. MK mensyaratkan adanya kesepakatan tentang cidera janji di antara debitor dan kreditor, serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitor kepada kreditor. Dalam hal kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ditetapkan perlakuan yang sama antara eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah inkracht. Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia kepada pemberi jaminan fidusia apabila debitor telah melakukan cidera janji, hal tersebut dilakukan oleh kreditor guna pelunasan utang debitor. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan case approach. Terdapat pertentangan antara Norma dalam UUJF dan Norma Pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada UUJF apabila terjadi cidera janji maka penyerahan dilakukan secara sukarela, berbeda pada Putusan MK yang mensyaratkan segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Actions (login required)

View Item