Nur Fadilah, S.H. (2021) Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Koperasi Yang Mengalami Insolvensi Dan Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (149kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (480kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (127kB) |
|
Text
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (197kB) |
|
Text
5. BAB II STATUS ANGGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM MULTIDANA DALAM HAL KOPERASI YANG DIPAILITKAN.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (349kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI YANG MENYIMPAN DANA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MULTIDANA YANG DIPAILITKAN.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (181kB) | Request a copy |
|
Text
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 15 April 2024. Download (100kB) | Request a copy |
|
Text
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (162kB) |
|
Text
TMK.56-21-kesediaan nur fadilah - nur fadilah.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy |
Abstract
Salah satu faktor atau tolak ukur kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari bidang perekonomian negara tersebut. Perekonomian nasional menjadi faktor pendukung sebagai penentu kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan salah satu dasar negara yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dengan terwujudnya kemajuan di bidang perekonomian. Koperasi yang memiliki tujuan untuk menjadikan kehidupan ekonomi anggota lebih sejahtera dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, maju, dan makmur. MEskipun memiliki tujuan memajukan perekonomian Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa Koperasi berada dalam keadaan pailit. Ketika suatu koperasi dinyatakan pailit, maka secara otomatis segala harta kekayaan milik koperasi harus dapat dieksekusi guna pelunasan utang-utang tersebut. Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Hal ini merupakan pertanggung salah satu pemenuhan pelunasan atas piutang- piutang para kreditor.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK TMK 56/21 Fad p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Cooperative, Cooperative Members, Bankruptcy | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Indah Fatma | ||||||
| Date Deposited: | 15 Apr 2021 08:20 | ||||||
| Last Modified: | 15 Apr 2021 08:20 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105649 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |