Agustina Tri Hariyanti (2021) Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Yang Merupakan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (544kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (27kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (297kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (477kB)
	Text (BAB II GADAI TANAH ADAT) 5. BAB II GADAI TANAH ADAT YANG BERUPA HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU.pdf Restricted to Registered users only until 21 March 2024. Download (294kB) | Request a copy
	Text (BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN) 6. BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GADAI TANAH ADAT.pdf Restricted to Registered users only until 21 March 2024. Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 21 March 2024. Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (62kB)
	Text tmk 64-21 kesedian publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy

Abstract

Sengketa gadai tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau sering terjadi seiring berkembangan zaman mengapa demikian, hal tersebut dikarenakan seringnya gadai harta pusaka tinggi digadaikan tanpa memerhatikan syarat dan kententuan yang berlaku berdasarkan hukum adat Minangkabau. Oleh karena itulah rumusan masalahnya adalah gadai tanah adat yang berupa harta pusaka tinggi pada masyarakat minangkabau dan ratio decidendi putusan pengadilan tentang gadai tanah adat yang berupa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penyelesaian sengketa gadai tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau sering kali diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan lembaga adat yang bernama Kerapatan Adat Nagari, namun tidak menutup kemungkinan sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilan apabila putusan dari KAN tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Dalam memutus perkara sengketa tersbut majelis hakim tidak hanya memerhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku namun juga mempertimbangkan keterangan saksi dan juga alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu apa yang menjadi keputusan hakim menjungjung tinggi rasa keadilan agar kedepannya tidak ada pihak yang dirugikan

Actions (login required)

View Item